Surabaya, cakrawalanews.co – Usulan perubahan anggaran disalah satu pos anggaran milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) ditolak dan diminta untuk merevisi oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya dalan rapat pembahasan APBD Perubahan kota Surabaya pada Rabu (22/09) Kemarin, ternyata memiliki alasan yang mendasar.
Wakil Sekretaris Komisi B, Mahfudz, membeberkan alasan sikap tegasnya menolak terhadap usulan kenaikan salah satu pos anggaran DKPP dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) di DPRD Kota Surabaya
“ Kami menilai kenaikan anggaran DKPP itu tidak wajar karena dimana yang semula hanya Rp 199 juta malah naik menjadi Rp 19,07 miliar di APBD-Perubahan “ ujar Mahfudz, Kamis (23/09).
Politisi PKB ini menyebut posisi nilai yang besar itu ada pada anggaran program koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan pada media tanah, air, udara, dan laut DKPP.
“ Padahal di APBD murni 2021 hanya dianggarkan Rp 199 juta “ bebernya.
Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan Karena itu Komisi B pun memutuskan menolak kenaikan anggaran DKPP itu.
“Ini kan tidak wajar. Harus dikoreksi kenaikan yang fantastis ini. Masak kenaikan sampai 100 kali lipat,” jelas Mahfudz.
Mahfudz menegaskan pula bahwa angka tersebut sangat tinggi kenaikannya jadi, jangan sampai ini malah menjadi ganjalan kita bersama dan berpotensi menjadi masalah.
” Tidak main-main kenaikannya. Ini jangan sampai mengada-ada dan menimbulkan masalah. Ya kalau misalnya kenaikan dua kali lipat bahkan bisa jadi 10 kali lipat jika memang diperlukan. Ini kenaikan hingga 100 kali, “ urainya.
Maka dari itu Mahfudz pun meminta agar DKPP segera melakukan revisi, mengingat kenaikan yang tidak wajar itu dikhawatirkan menjadi temuan dan akan jadi masalah di kemudian hari.
” Kalau memang bukan sesuatu yang mendesak, sebaiknya ditunda. Atau bisa dialokasikan saja untuk APBD 2022 nanti. Ini lebih bijak dan masuk akal,” pungkas Mahfudz.
Seperti diberitakan dibeberapa media Komisi B DPRD Kota Surabaya menolak usulan anggaran DKPP kota Surabaya pada rapat pembahasan APBD Perubahan pada Rabu kemarin.(hadi)