Surabaya, cakrawalapost.com – Tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.038 unit rumah ditambah dengan 1.000 unit jamban. Target tersebut dilakukan lewat pogram terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan RSDK Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Agus Rosid mengatakan pelaksanaan RSDK di tahun ini, untuk anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan dengan klasternya, dengan anggaran tiap unit rumah antara Rp 5 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, sampai dengan Rp 30 juta.
“Nantinya kita intervensi berdasarkan klaster nya, jadi masing-masing rumah kita lihat dulu berdasarkan tingkat kerusakan,” kata Rosid, saat ditemui di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (14/03).
Dari masing-masing anggaran tersebut, lanjut Rosid, untuk lama waktu pengerjaannya akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. Rinciannya yakni, untuk anggaran sebesar Rp 5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp 15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp 25 juta akan dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp 30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari.
“Sementara itu pada pengerjaan jamban, tiap unit akan dianggarkan sebesar RP 3 Juta, dengan lama pengerjaan dalam kurun waktu empat hari,” urainya.
Menurut data dari Dinas Sosial Kota Surabaya menyebutkan, tahun 2016 Pemkot telah menyelesaikan sebanyak 1.184 unit RTLH, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.444 unit RTLH ditambah dengan perbaikan 187 unit jamban.
Disampaikan Rosid, dalam program ini Pemkot bekerja sama dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM), yaitu kelompok masyarakat yang berada di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas perbaikan rumah. Disamping itu, dalam pengerjaanya nanti UPKM akan didampingi oleh satgas pendamping dari Dinas Sosial, selain itu juga ada petugas pengawas di lapangan.
“Nanti, keluarga penerima juga akan dilibatkan mulai dari perencanaan. Begitu pula saat pembangunan selesai, warga penerima juga akan dilibatkan dengan melakukan pengawasan dari hasil pembangunan,” jelasnya.(nafan hadi)
