Surabaya. Cakrawalanews.co — Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah mengatakan, Haul ke-55 Bung Karno pada Sabtu (21/6/2025) ini sebagai momen istimewa dan bersejarah.
Pasalnya, MPR periode 2019–2024 telah mencabut TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967, yang selama lebih dari lima dekade menjadi dasar pencabutan kekuasaan Bung Karno dan mengaitkannya dengan Gerakan 30 September (G30S).
Menurutnya, pencabutan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 ini dinyatakan sah sebagai bagian dari penegakan keadilan sejarah.
“Peringatan tahun ini istimewa, kita menjadi saksi sejarah. Tahun ini, setelah 57 tahun 7 bulan, akhirnya keadilan sejarah bagi Bung Karno telah ditetapkan,” ungkap Said Abdullah.
Di acara haul Presiden pertama RI di Kompleks Makam Bung Karno, Kota Blitar hari ini, Said Abdullah juga mewakili keluarga Bung Karno.
Menurut Said, keputusan MPR yang mencabut TAP MPRS 33/1967 bukan hanya tindakan legal formal, tapi juga langkah moral untuk mengembalikan martabat bangsa Indonesia yang selama ini dipenuhi dengan narasi keliru tentang sejarah.
“Ini bukan pernyataan formal lembaga tinggi negara, tetapi ingin mengembalikan martabat bangsa dan penegasan bahwa Bung Karno adalah pemimpin sejati yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Said yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa Bung Karno adalah sosok yang tidak hanya dicatat dalam sejarah nasional sebagai proklamator kemerdekaan, penggali Pancasila, Presiden pertama RI, pahlawan nasional, dan bapak bangsa. Tapi juga sebagai pemimpin dunia yang mewakili suara bangsa-bangsa tertindas.
“Nama Bung Karno—proklamator kemerdekaan, penggali Pancasila, Presiden pertama RI, pahlawan nasional, bapak bangsa—telah dibolehkan,” jelas Said.
