Cakrawala JatimIndeks

APBD 2022 Molor. DPRD Jatim Sentil Birokrasi Pimpinan Khofifah

×

APBD 2022 Molor. DPRD Jatim Sentil Birokrasi Pimpinan Khofifah

Sebarkan artikel ini

Surabaya. Cakrawalanews.co – Penangan COvid-19 Jawa Timur dinilai DPRD Jawa Timur sama jeleknya dengan sistem birokrasi Pemprov Jawa Timur. Mulai dari tidak sinkronnya data, hingga pelaksanaan administrasi pemerintahan semuanya berjalan tidak terarah. Sehingga Pemimpin atau seorang Gubernur Jawa Timur bersama seluruh kabinetnya harus kerja ekstra serius lagi melayani masyarakat.

Hal tersebut dilontarkan Ketua DPRD Jawa Timur, H Kusnadi SH. Menurutnya,
menjadi seorang pemimpin seperti kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah. Karena itu pemimpin dituntut untuk selalu buka mata dan telinga menerima masukan dari berbagai pihak. Serta mau lapang dada jika mendapat kritik membangun agar tercipta rasa saling percaya dan kebersamaan dalam menghadapi badai dan tantangan yang ada di depan mata.

DPRD Jatim menyatakan perlu mengingatkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beserta seluruh jajarannya di eksekutif agar segera memperbaiki kinerja pemerintahan jika tidak ingin disebut gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di Jatim periode 2019-2024.

“Tupoksi DPRD Jatim adalah membuat legislasi, budgeting dan control kinerja eksekutif. Kami yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintah provinsi Jawa Timur tentu tak ingin mengalami kegagalan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” kata Kusnadi selaku ketua DPRD Jatim, Minggu (25/7/2021).

Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyebut polemik di internal birokrasi di Pemprov Jatim harus segera dibenahi.Banyaknya kepala OPD kosong, jabatan double di eselon III hampir satu tahun lebih adalah preseden buruk sebuah pemerintahan provinsi Jatim. “Birokrasi yang lemah hingga sekian waktu lamanya, bisa menjadi bumerang yang dapat menjerumuskan Gubernur Jatim dalam kegagalan memimpin provinsi Jawa Timur,” ujar Kusnadi.

Tolak ukur tidak bekerjanya mesin birokrasi Pemprov Jatim dengan baik, lanjut Kusnadi terlihat dari semakin banyaknya pekerjaan rumah yang kian menumpuk padahal harus berpacu dengan waktu untuk segera diselesaikan. Akibatnya, roda pemerintahan Provinsi Jatim terkesan stagnan sehingga masyarakat juga akan menerima dampak yang kurang positif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *