Tegal. Cakrawalanews co – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Dirjen Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, saat memberikan pemaparan dalam giat Dialog Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Membedah rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 di Daerah, Dialog secara virtual, melalui Zoom Meeting, Selasa (18/5).
Suhajar Diantoro menyebutkan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2021 merupakan salah satu turunan dari UU Cipta Kerja. Diketahui, terdapat 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut.




