Surabaya, cakrawalanews.co – Politisi asal partai Kebangkitan Bangsa (PKB) “mencak-mencak” atas temuan flyer atau selebaran berisikan profil dan kampanye Kepala Bapeko Surabaya Eri Cahyadi yang beredar ditengah masyarakat yang diketahui dibuat oleh pihak yang mengatasnamakan relawan Eri Cahyadi.
Pria yang juga wakil ketua fraksi PKB DPRD Surabaya ini menilai beredarnya flyer tersebut sebagai tindakan yang tidak etis dari Eri yang masih menyandang status aparatur sipil negara (ASN).
Mahfudz menjelaskan, selebaran ditemukan di kawasan Gubeng Surabaya yang menjadi salah satu dapilnya. Setelah melakukan penelusuran ternyata selebaran tersebut banyak diterima oleh puluhan masyarakat.
Dia pun menunjukkan satu lembar selebaran bewarna merah dengan berisi foto Eri Cahyadi berdiri di samping foto setengah badan Walikota Aktif Surabaya Tri Rismaharini.
Adapun dalam selebaran itu berisikan profil Eri selama menjalani karir sebagai seorang ASN. Di belakang flyer bolak-balik itu juga berisi program-program kerja yang dikerjakan Eri selama jabatannya di pemerintahan Kota Surabaya.
Temuan ini membuat Mahfudz agak geram. Pasalnya, banyak selebaran berbau kampanye Eri ini sudah menyebar. Sedangkan, Eri selalu berkilah bahwa dirinya mencalonkan diri.
“Ini sudah gak etis! Saya minta Eri cahyadi bersikap Jantan. Kalau mau maju ya maju monggo. Kalau enggak ya enggak. Alasannya dia selalu sama. Saya (eri-Red) nggak daftar dan Itu bukan saya yang bikin. lha trus siapa??,” tegas Mahfudz kepada wartawan digedung DPRD Surabaya, Selasa (11/02).
Iapun menyayangkan sikap Eri Cahyadi dan meminta Eri melepas atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Bapeko atau status ASN.
“Selama ini dia kemana pun atas nama bapeko. ASN gak boleh. Kita gak khawatir apa-apa. Tapi dia kemana mana melekat atribut ASN nya dan membawa nama Bapeko otomatis pakai mngunakan fasilitas negara pakai dana apbd. Kan haram hukumnya itu,” tudingnya.
Ditanya terkait apakah temuannya tersebut sudah menjadi sebuah pelanggaran, pria yang juga menjadi anggota komisi B DPRD ini hanya memastikan bahwa hal tersebut tidaklah etis dilakukan oleh ASN.
“Sudahlah kalau mau mencalonkan harus segera copot status ASN dan tidak lagi memanfaatkan fasilitas negara. Tidak usah menyebar flyer-flyer lagi secara diam-diam,” tegasnya.(hdi/cn02)