BANDUNG, cakrawalanews.co— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan transformasi besar dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Jika sebelumnya BLK identik sebagai tempat pelatihan keterampilan kerja, kini lembaga tersebut diarahkan menjadi pusat pengembangan talenta, inkubator bisnis, hingga klinik produktivitas guna menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis.
Transformasi itu menjadi bagian dari strategi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperkuat sistem pelatihan vokasi nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri maupun pasar kerja internasional sepanjang tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026).
Menurut Yassierli, perubahan peran BLK dilakukan untuk memastikan lulusan pelatihan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga peluang nyata untuk masuk ke dunia kerja atau membangun usaha secara mandiri.
“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.
Dalam pemaparannya, Menaker menjelaskan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang menitikberatkan pada penguatan keterhubungan antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan industri atau link and match, optimalisasi fungsi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif, hingga pembaruan regulasi ketenagakerjaan.
Regulasi yang menjadi perhatian mencakup pengaturan sektor ekonomi digital, perlindungan pekerja platform digital, serta penguatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Kemnaker kini menerapkan pendekatan user journey approach atau alur layanan berbasis kebutuhan pencari kerja. Skema ini dirancang agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih terarah, mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga proses penempatan kerja.
Yassierli menegaskan, model pelatihan juga tidak lagi hanya berorientasi pada pembelajaran di ruang kelas. BLK akan diperkuat dengan metode Project-Based Learning (PBL) serta program magang langsung di sektor industri agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan.
“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.
Selain itu, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas untuk membangun ekosistem pengembangan sumber daya manusia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dalam pengelolaan modern, BLK juga akan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi untuk membaca kebutuhan pasar kerja secara lebih akurat. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu memastikan program pelatihan tepat sasaran sekaligus mempermudah evaluasi terhadap efektivitas program.
Tak hanya fokus pada transformasi layanan, Yassierli juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik agar masyarakat semakin memahami fungsi baru BLK dan mampu memanfaatkan layanan yang tersedia.
Menurutnya, kehumasan memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik terhadap program-program pelatihan vokasi pemerintah.
“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
