Jakarta – Cakrawalanews.co | Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong serikat pekerja tak hanya berperan dalam advokasi, tetapi aktif meningkatkan kompetensi anggotanya. Langkah ini dinilai krusial agar pekerja tetap kompetitif di tengah perubahan dunia kerja yang kian cepat.
Ajakan itu disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Ia menekankan, peran serikat pekerja kini harus bergeser dari sekadar pembela hak menjadi penggerak peningkatan kualitas tenaga kerja.
Perubahan dunia kerja, kata Yassierli, dipicu dinamika global, percepatan digitalisasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor. Kondisi ini membuat pekerja dituntut terus beradaptasi agar tidak tertinggal.
“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam posisi ini, serikat pekerja menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja.
Pemerintah, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan serikat pekerja untuk merancang pelatihan berbasis kebutuhan industri. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi keselamatan kerja, hingga penguatan produktivitas.
“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.
Selain kompetensi, pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat perlindungan pekerja. Upaya itu dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital seperti pengemudi dan kurir daring.
Yassierli juga meminta serikat pekerja aktif memberi masukan dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya bisa dibangun melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Dorongan ini menandai pergeseran peran serikat pekerja: dari sekadar penjaga hak, menjadi aktor penting dalam menyiapkan tenaga kerja menghadapi disrupsi industri.
