Surabaya, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kota Surabaya mulai mengarah pada pendekatan baru dalam menangani banjir. Tak hanya membangun infrastruktur, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kini mendorong keterbukaan data melalui peta digital aliran air (catchment area) yang bisa diakses publik.
Langkah ini disampaikan Eri saat inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan Ketintang Madya, Jumat (24/4/2026). Ia menilai, penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara teknis di lapangan, tetapi juga membutuhkan sistem yang transparan dan bisa diawasi bersama oleh masyarakat.
“Ke depan kita buat peta aliran air yang bisa diakses warga. Jadi masyarakat tahu air dari wilayahnya itu mengalir ke mana,” ujar Eri.
Menurutnya, selama ini penanganan banjir cenderung dilakukan secara parsial, seperti pengerukan saluran tanpa perhitungan menyeluruh. Akibatnya, beban air kerap menumpuk di titik tertentu, salah satunya di kawasan Margorejo yang menerima kiriman air dari berbagai wilayah, mulai Jambangan hingga Karah.
Dengan adanya peta digital tersebut, Pemkot ingin memastikan setiap aliran air terpetakan secara sistematis dan saling terhubung. Warga pun diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi ikut berperan dalam mengawasi efektivitas sistem drainase kota.
“Kita ubah pemikirannya. Tidak bisa hanya keruk-keruk tanpa hitungan. Sekarang semua harus terkoneksi dan terukur efektivitasnya,” tegasnya.
Selain mendorong transparansi, Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan rekayasa besar aliran air untuk mengurangi beban di wilayah hilir. Di antaranya dengan memotong aliran dari arah Karah dan kawasan tol agar langsung menuju Rumah Pompa SWK Karah, serta tidak seluruhnya mengalir ke Saluran Avur Wonorejo.
Tak hanya itu, rencana pembalikan arus dari Ketintang Baru menuju saluran Kebon Agung juga disiapkan untuk membagi beban aliran air. Skema ini diharapkan mampu menekan genangan di kawasan Margorejo hingga Prapen.
Untuk memperkuat sistem tersebut, Pemkot juga merencanakan pembangunan rumah pompa baru di bantaran Kali Surabaya, tepatnya di kawasan Pulo Wonokromo. Infrastruktur ini ditujukan untuk mengatasi genangan di titik-titik rawan seperti sekitar Royal Plaza dan Kantor Telkom Ketintang.
Eri menargetkan seluruh sistem pengalihan aliran air ini dapat rampung pada Oktober 2026. Ia menegaskan, keberhasilan program ini akan diukur dari berkurangnya genangan, bukan sekadar selesainya pembangunan fisik.
“Kalau Oktober belum selesai dan masih banjir, akan ada evaluasi serius. Saya ingin ini jadi sistem yang benar-benar berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya akan melakukan pengalihan arus untuk memecah beban air yang selama ini terpusat di wilayah timur.
“Problem utamanya beban air dari barat atau kawasan tol semuanya lari ke Wonorejo. Ini yang akan kita pecah dengan sodetan ke arah selatan menuju Sungai Kebon Agung,” jelasnya.
Menurut Adi, kapasitas saluran di hilir, khususnya menuju Prapen, semakin terbatas. Karena itu, pembagian aliran air menjadi kunci untuk mengurangi genangan di sejumlah titik rawan seperti Ketintang, Karah, hingga Gayungsari.
Dengan peta aliran air yang terbuka dan sistem yang terintegrasi, Pemkot Surabaya berharap penanganan banjir ke depan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis data dan bisa diawasi bersama oleh warga.
