Madiun, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penerapan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran dan energi tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa kebijakan WFH akan menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk menjalankan sistem kerja pemerintahan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi atau smart city.
“Karena sudah resmi maka Pemkot Madiun akan mendukung apa yang menjadi arahan Kemendagri,” ujar Bagus Panuntun di Madiun pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026.
Pemkot Madiun akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan namun tetap melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah, di antaranya bagi pejabat eselon II dan III yang kehadiran kerjanya tetap menjadi prioritas guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Selain itu, Pemkot Madiun juga berencana menerapkan kebijakan khusus setiap hari Jumat, yakni ASN diimbau berangkat kerja menggunakan sepeda atau ojek daring.
Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga lingkungan.
“Nanti dari pemkot, hari Jumat masuk kerja menggunakan sepeda atau ojek online. Arahan ini supaya bisa menggunakan transportasi umum yang juga membantu masyarakat,” katanya.
Bagus menyebutkan bahwa pola penerapan WFH maupun kebijakan pendukung lainnya masih terus dirumuskan agar dapat berjalan efektif di lapangan.
Kondisi Kota Madiun yang relatif kecil menjadi keuntungan tersendiri dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut.
“Pola-polanya masih dirumuskan. Kita diuntungkan karena kota kita kecil, sehingga mobilitas dan kegiatan bisa lebih mudah diatur,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri PANRB dan SE Mendagri untuk tujuan efisiensi.
Kebijakan WFH tersebut berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM), sementara total potensi penghematan dari konsumsi BBM masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.(wa/ar)
