Jakarta, Cakrawalanews.co — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara atau di-suspend sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan pada hari Kamis, 19 Maret 2026.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi agar program dapat berjalan optimal serta tepat sasaran menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, 19 Maret 2026.
”Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang pada hari Kamis, 19 Maret 2026.
Prabowo menyatakan kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan serta kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa menurut penjelasan Prabowo.
”Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.
Penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar dengan pengawasan langsung di lapangan sebagaimana dinyatakan oleh Prabowo.
”Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” katanya.
”Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup,” ujar Presiden.
Pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG di mana setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar.
Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditangguhkan hingga dilakukan perbaikan oleh pihak terkait.
Mekanisme pengawasan publik juga dibuka oleh pemerintah dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
Transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran menurut penegasan Prabowo.
”Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta juga turut ditekankan oleh Prabowo.
”Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak di masa depan.(wan/an)
