Cakrawalanews.co- Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menargetkan pengisian sedikitnya 139 jabatan kepala sekolah yang saat ini masih kosong agar dapat terisi seluruhnya pada Maret 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Sukowinarno, menjelaskan pada Sabtu bahwa proses pengisian ini sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025. “Saat ini kami sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, karena proses pengisian jabatan kepala sekolah melibatkan Kemendikdasmen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.
Dalam proses tersebut, para calon kepala sekolah harus memenuhi sejumlah kriteria ketat, mulai dari latar belakang pendidikan minimal S1 atau D-IV, kepemilikan sertifikat pendidik, hingga pengalaman manajerial paling sedikit dua tahun. Selain itu, kandidat dari unsur PNS wajib berpangkat minimal Penata III/c, sementara bagi PPPK minimal menduduki jabatan guru ahli pertama, serta memiliki hasil penilaian kinerja dengan predikat minimal baik selama dua tahun terakhir. Ketentuan batas usia serta kelulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepala sekolah juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Meskipun kebutuhan mencapai 139 posisi kepala sekolah definitif, saat ini baru tercatat 17 guru di Tulungagung yang telah dinyatakan lulus Diklat kepala sekolah. Sukowinarno menilai kondisi ini perlu segera ditangani karena selama ini banyak jabatan yang hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Keberadaan Plt dianggap kurang optimal dalam pengambilan kebijakan strategis di sekolah dibandingkan dengan pejabat definitif.
Terkait mekanisme pengangkatan, ia menegaskan bahwa prosesnya tidak dilakukan melalui sistem lelang jabatan, melainkan melalui mekanisme usulan. Bupati Tulungagung akan mengusulkan nama-nama calon yang memenuhi syarat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan persetujuan. “Bupati dapat mengusulkan calon kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Target kami Maret 2026, sudah terisi semua agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih optimal,” katanya. ( wa/ak)
