Cakrawalanews.co- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 60 ribu gedung sekolah yang rusak pada tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana. Saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini merupakan inisiasi langsung dari kepala negara.
“Revitalisasi itu merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana,” kata Abdul Mu’ti. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah telah menuntaskan revitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan capaian 100 persen. Komitmen ini dipastikan akan terus berlanjut guna memastikan anak-anak Indonesia belajar di ruang yang layak. “Tahun 2026 proses revitalisasi terus berjalan,” tuturnya.
Saat ini, sudah ada sekitar 11.470 satuan pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, namun kementerian sedang mengajukan tambahan anggaran untuk 60.000 sekolah lagi. Jika usulan ini disetujui, maka pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 71.000 satuan pendidikan secara nasional pada tahun 2026. “Saya berharap, sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia dapat tersentuh program revitalisasi secara bertahap,” ungkapnya.
Program revitalisasi tahun 2026 direncanakan menggunakan sistem swakelola oleh masing-masing sekolah berdasarkan hasil penelitian kementerian. Pendekatan ini dipercaya tidak hanya mempercepat perbaikan fisik, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan ekonomi daerah. “Material pembangunan diutamakan berasal dari toko-toko setempat dan tenaga kerja melibatkan masyarakat sekitar,” ujar Mendikdasmen menjelaskan mekanisme kerja sama tersebut.
Di sisi lain, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan refleksi mendalam mengenai kondisi pendidikan di wilayahnya yang memiliki tantangan besar terkait angka kemiskinan. Pada awal masa jabatannya, data menunjukkan terdapat 1.532 gedung sekolah dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Jember, yang menjadi beban besar jika hanya mengandalkan APBD. Baginya, pendidikan adalah jalan panjang untuk memutus rantai kemiskinan sehingga ia berupaya keras membenahi data Dapodik agar kondisi di lapangan terlapor secara jujur.
“Jika tidak memiliki fasilitas, jangan dipaksakan. Kejujuran data menjadi kunci,” kata Bupati Fawait. Langkah transparansi data ini membuahkan hasil positif, di mana pada tahun 2025 Kabupaten Jember memperoleh alokasi revitalisasi terbesar sepanjang sejarah dengan bantuan perbaikan untuk 124 sekolah. Menyongsong tahun 2026, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah kategori rusak berat agar bisa masuk dalam program lanjutan.
Bupati berharap dukungan pusat terus mengalir karena program ini juga menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Pemerintah tidak pernah mengabaikan kualitas pendidikan,” pungkasnya.( wa/ar)
