Cakrawalanews.co-Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998.
Menurutnya, salah satu pencapaian krusial dari reformasi adalah reposisi institusi-institusi strategis negara untuk berada langsung di bawah koordinasi Presiden.
Haedar menekankan bahwa daripada melakukan perubahan struktural yang berisiko menimbulkan persoalan baru, bangsa Indonesia sebaiknya fokus pada penguatan dan konsolidasi hasil reformasi yang sudah berjalan selama lebih dari dua dekade.
Haedar berpendapat bahwa solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi negara, seperti Polri maupun TNI, bukanlah melalui perombakan posisi kelembagaan, melainkan melalui reformasi internal yang mendalam. Ia menilai langkah tersebut jauh lebih substantif untuk memperbaiki kinerja organisasi tanpa mengganggu tatanan demokrasi yang ada.
Sejalan dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tetap mempertahankan Polri di bawah Presiden, Muhammadiyah bersama organisasi kemasyarakatan lainnya terus mendorong perbaikan dari dalam demi menjaga stabilitas dan konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.( wa/ar)
