Deni menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program-program prioritas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Dirinya juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan dalam P-APBD tahun ini.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Anggota Fraksi PDIP lainnya yang duduk di Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, juga menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” ujar Yordan, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim dari Dapil Surabaya.
Menurut Yordan, keputusan tersebut lahir dari kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin.
