CakrawalaNews.co – Pemerintah Kota Surabaya memastikan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan percepatan pembangunan kota Surabaya melalui skema pinjaman tersebut.
“Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, Sabtu (18/01).
Bahkan, Irvan menyampaikan, melalui model seperti ini, pemerintah pusat menilai bahwa Surabaya ke depan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.
“Jadi diharapkan (pemerintah) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang.
Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang. “Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai,” katanya.
Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
“Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
