Cakrawalanews.co – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi partai Gerindra, Ajeng Wirawati menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Surabaya.
Hal ini di sampaikan saat reses anggota DPRD kota Surabaya pada sidang pertama tahun 2024. Ajeng menyatakan beberapa poin utama yang menjadi perhatian warga. Terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Ajeng Wirawati mengungkapkan bahwa warga Surabaya mulai kritis terhadap pelayanan BPJS, terutama di RS Soewandi. Masyarakat berharap agar layanan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah bertahun-tahun diterapkan di Surabaya dapat memberikan pelayanan lebih baik.
“Anggaran sebesar 35 miliar rupiah setiap bulan telah dialokasikan untuk UHC, diharapkan pelayanan kesehatan dapat meningkat tanpa antrian panjang, serta pasien BPJS tidak cepat-cepat dipulangkan,” ujar Ajeng.
Ia pun menambahkan bahwa, pemerintah harus memastikan layanan kesehatan BPJS berjalan dengan optimal.
Tidak hanya masalah kesehatan, Ajeng juga menyoroti isu pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kesulitan membayar SPP dan ijazah. Ia meminta Baznas agar segera memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah ini tanpa menunda, sebab banyak warga yang terbebani karena harus mencicil pembayaran sendiri.
“Bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan sangat penting agar mereka tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tambah Ajeng.
Banyak warga yang meminta bantuan biaya pendaftaran SMP swasta untuk anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Ajeng mendukung usulan ini agar Pemkot Surabaya membantu meringankan biaya pendaftaran sekolah swasta bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera maupun menengah.
“Kami menginginkan adanya keselarasan antara sekolah negeri dan swasta, sebagaimana beasiswa SMA/SMK yang sudah dibiayai oleh Pemkot,” kata Ajeng.
Ia menambahkan pentingnya dukungan pendidikan SMP swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.
Ajeng juga menyatakan bahwa warga sangat menanti adanya usaha padat karya dan pelatihan keterampilan secara masif. Program ini diharapkan bisa diadakan kembali di setiap RW, untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran.
“Adanya usaha bersama di tiap RW dapat menjadi solusi dalam memberdayakan masyarakat,” jelas Ajeng.
Masalah administrasi kependudukan (adminduk) juga masih menjadi kendala, khususnya terkait aturan 3 Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah. Banyak warga mengalami kesulitan mengurus adminduk karena tinggal di rusun atau rumah dengan satu nomor sertifikat.
“Jika aturan tidak sesuai kondisi masyarakat, seharusnya ada solusi, jangan dibiarkan buntu,” tegas Ajeng.
Masalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) juga menjadi sorotan. Ajeng mengusulkan agar segera ada sosialisasi untuk memberikan kepastian hukum kepada warga mengenai status kepemilikan mereka.
“Warga butuh rasa aman terkait status kepemilikan mereka, dan ini harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang jelas,” tutup Ajeng.
Ajeng Wira Wati berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Surabaya agar bisa merasakan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai bidang.(cn03)
