Lebih lanjut legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan jika dalam perencanaan anggaran harus realistis sesuai kemampuan.
“Maunya memang banyak tapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi sudah ada kenaikkan insentif KSH, bunda Paud, Modin, RT RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran,” imbuhnya.
Adi menegaskan, pemkot Surabaya saat ini menjadikan Balai RW sebagai tempat layanan masyarakat.
