Menurut dia, keberhasilan Surabaya dalam menurunkan kasus stunting secara drastis, bukan karena kehebatan wali kotanya. Tetapi hal itu dikarenakan warga Surabaya yang betul-betul bisa mengubah mindset dalam mencintai kotanya.
“Alhamdulillah hari ini (stunting) sudah turun menjadi 600, karena target kita turun menjadi nol, tapi yang bukan untuk penyakit bawaan seperti hidrosefalus karena butuh waktu lama,” harapnya.
Ia juga menambahkan, bahwa tidak seluruhnya penanganan stunting di Kota Pahlawan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Surabaya. Tetapi penanganan dilakukan pentahelix, dengan cara gotong-royong melibatkan semua stakeholder hingga perguruan tinggi.
“Yang saya bangga betul, kami (Pemkot Surabaya) tidak semua menggunakan APBD, karena di tempat kami ada orang tua asuh stunting. Nah, keterlibatan masyarakat ini yang menjadi kunci penanganan stunting di Surabaya,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bid Advokasi, Penggerakan & Informasi (ADPIN) BKKBN, Sukaryo Teguh Santosa menjelaskan, bahwa secara nasional, trend kasus stunting dari tahun 2007 – 2022, flat turun sekitar 2 persen per tahunnya. Namun trend data stunting tersebut juga bersifat fluktuatif.
“Itu turunnya secara perlahan, tetapi mulai tahun 2016, penurunan stunting cukup bagus. Bahkan, saat pandemi Covid-19 ini juga mengalami penurunan,” kata Sukaryo Teguh Santosa.
Ia menyebut, secara nasional, prevalensi stunting di Indonesia turun sebesar 2,8 persen dari tahun 2021-2022. Meski belum mencapai target 14 persen di akhir tahun 2024, namun menurutnya, penurunan stunting ini merupakan langkah awal yang bagus.
“Nah, tentu saja kita punya PR (pekerjaan rumah), karena untuk menurunkan (stunting) akhir tahun 2024 (menjadi) 14 persen, ini bukan pekerjaan mudah, maka perlu mitigasi faktor utama risikonya seperti apa,” tandasnya.
