Menurut dr Agung, persoalan TKI di luar negeri kebanyakan karena mereka berangkat secara ilegal atau tak prosedural.
“Kalau TKI ilegal kami tak memiliki data sebab saat proses deportasi Pemprov Jatim hanya menfasilitasi pemerintah pusat. Kalau kita bisa bersinergi tentu akan menjadi lebih baik lagi,” pungkas Agung didampingi Heri Sugiono wakil ketua Komisi E DPRD Jatim. (idi)
