Dijelaskan, di dalam e-new budgeting juga akan memudahkan penatausahaan keuangan di BPKAD. Dengan demikian transaksinya antara OPD-BAPENDA dan PT Bank Jatim akan terintegrasi. “Sebagai contoh, status penerbitan SPD dan SP2D bisa dipantau di komputer masing-masing OPD,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Deputi Pencegahan KPK Tri Gamarefa mengatakan, kinerja Pemprov Jatim diapresiasi oleh pemerintah pusat. Khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun demikian, Pemprov Jatim masih membutuhkan unit pengadaan barang dan jasa.
