Modus pihak tidak bertanggung jawab ini, sambung Reni, meresahkan berbagai kalangan khususnya bagi CPDB. Karenanya, politisi PKS itu pun menekankan agar menghindari praktik mafia PPDB.
Hal demikian, tambah wakil rakyat itu, berkaca dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya ketika ia menerima laporan bahwa keberadaan mafia PPDB itu sangat merugikan anak didik.
“Dijanjikan masuk negeri dengan menggelontorkan dana sekian tapi kenyataanya tidak didaftarkan sehingga ketika pengumuman, orang tuanya pun kebingungan,” ungkap Reni.
Buntut kejadian ini pun kerap diselewengkan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi membludaknya lulusan SD/MI dengan terbatasnya keberadaan SMP negeri di Kota Pahlawan.
Atas kejadian tersebut Reni berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dispendik untuk menindak tegas mafia PPDB.
“Bahkan jika ada dari unsur pihak sekolah, dinas itu sendiri yang bermain pada praktik-praktik seperti ini harus dikenai sanksi, jangan ada jalur siluman,” tegasnya.
Sebagai informasi, Persaingan masuk ke SMP negeri bakal lebih ketat. Terdapat 39.617 peserta didik lulusan SD yang berebut bangku dengan daya tampung sejumlah 18.800 siswa di 63 SMP negeri se-Surabaya.
