“Ibarat kompetisi sepak bola, rekrutmen KPID Jatim itu seperti liga utama tapi kok diisi pemain liga 1, liga 2 atau bahkan liga 3 sehingga kompetisinya turun kelas atau tak layak lagi disebut liga utama,” kelakar Surokim mengibaratkan.
Ia berharap Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan managerial calon komisioner dibanding dominasi representasi kepentingan politis semata.
“Peran KPID pada tahun 2024 itu sangat strategis khususnya untuk penataan media penyiaran di Jatim, sehingga masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi dan standart deviasinya juga tinggi. Kalau Komisi A bisa menyelaraskan dan masih ada waktu, tentu publik juga tidak menyangsikan keputusan Komisi A,” jelas Dekan FISIB UTM ini.
Terpisah, ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui votting tertutup.
“Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis underbown PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi karena anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP,” jelas politikus asal Partai Golkar.
