Melalui Prof DR Cornelis Lay pula, saya memahami keteguhan sikapnya untuk tetap berdiri pada jalan intelektual. Jalan yang menjaga jarak dengan politik, namun menceburkan diri dengan sikap “lepas-bebas” agar tetap bertahan pada obyektivitas dan mengawal kebenaran dalam politik. Apa yang dilakukan Mas Conny ini sejalan dengan sikap intelektual, yang berangkat dari makna ilmu pengetahuan yang digagas Bung Karno untuk diterapkan guna mengabdi pada perjuangan kemanusiaan.
Perjuangan politik kemanusiaan inilah yang terus digagas dan ditekuni oleh Mas Conny. Dengan demikian, penemuannya terhadap Jalan Ketiga Peran Intelektual sebagai Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan tidak terlepas dari dialog panjang, dan koneksitas gagasan Bung Karno yang dipraktekkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri.
Interaksi ilmu pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana digagas Mas Conny, pernah disampaikan Bung Karno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum, 19 September 1951. Ilmu pengetahun hanya berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya kemanusiaan… Itulah sebabnya mengapa Bung Karno selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal; menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal!
Ilmu dan amal yang digaungkan Bung Karno, dalam praktek politik tidak mudah diimplementasikan. Apalagi ketika selama pemerintahan Orde Baru, dunia akademis sering digunakan untuk melegalisasi kebijakan pemerintah sehingga terjadi “kebekuan” antara dunia akademis dan politik pemerintahan.
Kejernihan Mas Conny terlihat ketika mensintesis pemikiran Bung Karno dengan praktek politik Megawati Soekarnoputri yang berupaya menegakkan prinsip bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan politik harus berjalan seiring dalam bahasa kemanusiaan.
Ibu Megawati mengalami praktek-praktek politik kotor, homo homini lupus. Manusia dilihat sebagai serigala bagi sesamanya. Bahkan di era politik kontemporer saat ini, praktek menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan masih terus dilakukan. Aktor politik banyak melakukan pembunuhan karakter, fitnah, sampai pada penghilangan nyawa lawan politik sebagai satu hal yang biasa.
Refleksi kritis atas berbagai praktek politik kotor yang dialami Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, bagi sosok Cornelis Lay menjadi api harapan bahwa jalan politik bukan semata-mata meraih kekuasaan tetapi bersatu dengan rakyat dalam bahasa kemanusiaan, sebab politik itu berkeadaban.
Politik berkeadaban dan jalan kemanusiaan itulah buah ‘dialog batin’ antara Ibu Megawati dan Mas Conny. “Sebagai politisi, setiap kader PDI Perjuangan harus kedepankan politik kemanusiaan, politik humanis, sebagai perwujudan ilmu dan amal”, ujar Mas Conny suatu ketika. Bahkan dalam suatu perjalanan pulang paska ‘geger politik” Sidang Umum MPR 1999, ketika saya masih awam terhadap berbagai bentuk ‘penjegalan politiik’, saya mencatat kata bijak sosok pemikir pejuang tsb: “antara pemilu legislatif dan apa yang terjadi di Sidang Umum MPR 1999 seharusnya merupakan satu nafas kehendak rakyat, one electoral processes. Etika dan moral kekuasaan politik inilah yang harus dipeganh. Untuk apa sebuah kemenangan dalam kontestasi politik bila harus mengoyak rasa keadilan dan rasa kemanusiaan serta mengabaikan kehendak rakyat yang disuarakan melalui Pemilu. Maka politik tidak boleh kehilangan watak kemanusiaan itu”.
