” Kalau ikut arisan itu hak pribadi, tapi dari segi kepatutan sangat prihatin karena diketahui publik. Secara pribadi sangat kecewa karena kegiatan seperti ini mestinya dihindari, harus berkaca lah pantas atau tidak,” kata Umar kepada wartawan, Jumat (03/02).
Lebih lanjut, dikatakan Umar ia meminta kepada perangkat dewan dalam hal ini Badan Kehormatan (BK) untuk melakukan langkah klarifikasi karena masuk sebagai pelanggaran.
Artinya kegiatan ini akan menjadi citra buruk kinerja wakil rakyat yang digaji dan mendapat fasilitas dari dana APBD.
“Kan masih banyak kegiatan berguna untuk mengisi waktu luang sebagai anggota dewan. Ini akan menimbulkan sinisme oleh masyarakat mengingat dilakukan wakil rakyat,” pungkasnya.
