”Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada,” ujar Arif yang juga sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya.
Selain permasalahan Pansus Covid-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat.
MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.
”Ketegangan Ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya kluster baru Pabrik Rokok Sampoerna yang meninggal 2 orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling salah menyalahkan,” ujarnya.
Terkait klaster Sampoerna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang membikin pernyataan yang menyudutkan Pemkot Surabaya karena dinilai lamban.
Keesokan harinya, Pemkot Surabaya memprotes tudingan lamban dari Khofifah tersebut dengan membeberkan kronologi penanganan klaster Sampoerna.
Wakil Ketua MCCC Surabaya Achmad Rosyidi menambahkan, pihaknya juga meminta agar segera ada rumah sakit darurat karena lonjakan penderita COVID-19 terus merangkak.
