Surabaya, cakrawalanews.co – Banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak kepala daerah kian resah dalam menjalankan pengelolaan keuangan.
Inovasi akan adanya sistem berbasis eliktronik menjadi kebutuhan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan.
Dimana Penggunaan sistem elektronik, selain efektif dan efisien, juga menjadi pondasi untuk menciptakan peradaban baru dan mengurangi pemerintah daerah untuk melakukan korupsi.
KPK mendorong agar ada lebih banyak lagi pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi/kota/kabupaten yang menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment)
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika penandatanganan nota kesepakatan bersama pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan implementasi e-goverment Pemerintah Kota Surabaya di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (8/11).
