Peran DPRD yang semakin kritis akan menjadi mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tidak tercela.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa meresponnya dengan cara yang positif sehingga tidak perlu sampai meminta kepada seluruh jajaran di bawahnya tidak berbicara ke media.
Pria yang juga mantan anggota DPRD Surabaya ini mengatakan, justru komunikasi dan informasi yang diberikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya melalui media sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Surabaya.
“Apa yang disampaikan oleh kader NasDem adalah bentuk peringatan saja agar dana APBD yang ada jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan kepala OPD tertentu dalam membentuk ‘personal branding’ dan desas desus di luaran soal adanya mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya,” katanya.
Awey menilai Imam Syafii menyampaikan seperti itu di dalam rapat paripurna karena ada begitu banyak suara sumbang di luaran yang menyoroti aktivitas kepala OPD tertentu yang dikaitkan dengan Pilkada Surabaya 2020.
