Asumsi dasar perlunya pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 di Jatim itu, kata Hammy disebabkan limbah B3 itu sangat membahayakan lingkungan hidup dan manusia. Ironisnya, Jatim belum memiliki padahal produksi limbah B3 di Jatim sangat melimpah. “Selama ini limbah B3 Jatim dibawa ke Cilingsi Bogor sehingga memerlukan biaya dan beresiko tinggi karena diangkut melalui darat,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim ini.
Diakui Hammy, selain pusat pengeloaan limbah B3 di Dawar Blandong Mojokerto yang masih dalam tahap pembangunan, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak untuk pengelolaan limbah B3, seperti PT PRIA di Mojokerto tapi masih dipersoalkan masyarakat setempat.
“Kalau memang PT PPLI mau membangun cabang di Lamongan, kami harap juga harus memenuhi prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dengan masyarakat. Hingga saat ini kami baru mendengar dan belum pernah dilapori BLH apakah Fisibilty Study-nya sudah memenuhi aturan atau belum,” beber Hammy politisi asal Fraksi PKS ini.
Berdasarkan rencana RTRW Jatim, tambah Hammy kawasan Paciran dan Brondong Lamongan, dulunya sempat akan dijadikan untuk pengembangan Bandara Juanda. Namun rencana tersebut gagal karena pemerintah pusat lebih menyetujui dilakukan perluasan Bandara Juanda daripada membangun bandara baru.
