Selain meminta evaluasi terhadap program MBG dan KDMP, massa aksi juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kedua regulasi tersebut dinilai penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil. Mereka mendesak pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri serta memastikan prinsip supremasi sipil tetap menjadi landasan dalam kehidupan demokrasi. Di bidang ekonomi, massa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan sejumlah kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Mereka juga mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas cadangan devisa nasional sebagai langkah menghadapi dinamika ekonomi global. Berbagai tuntutan lain turut disampaikan, mulai dari pembebasan tahanan politik tanpa syarat, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, perlindungan terhadap kebebasan pers, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah nyata untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha berbasis komoditas lokal. Menjelang berakhirnya aksi, massa melakukan pembakaran simbolis terhadap sejumlah kertas dan atribut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang mereka kritik.
