Surabaya – Cakrawalanews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat gerakan toleransi berbasis masyarakat melalui program Kampung Pancasila dengan melibatkan tokoh agama hingga tingkat lingkungan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kebersamaan lintas iman sekaligus menyentuh persoalan sosial warga di tingkat kampung.
Upaya tersebut ditandai dengan sosialisasi yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS) Kota Surabaya di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, Senin (13/4/2026).
Dalam forum itu, Eri menegaskan bahwa Kampung Pancasila bukan sekadar program formal, melainkan gerakan kolektif warga untuk menjalankan nilai agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menempatkan sila pertama Pancasila sebagai titik temu keberagaman. Menurutnya, setiap pemeluk agama memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan kesejahteraan sosial, meski memiliki keyakinan yang berbeda.
“Tuhan sedang menguji kita, apakah kita mampu melewati masa-masa ini dengan tetap bersatu. Jika membangun rumah ibadah saja masih sulit atau penuh perdebatan, berarti komunikasi antarumat beragama masih kurang dekat,” ujar Eri di hadapan pengurus PGIS.
Selain membangun harmoni, Eri juga menekankan pentingnya distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di tingkat lingkungan. Ia meminta para pemimpin agama mendorong jemaat untuk mengutamakan penyaluran bantuan seperti zakat dan persepuluhan kepada warga sekitar.
“Jangan sampai bantuan itu keluar kampung, sementara ada tetangga berbeda agama yang kesulitan. Kedekatan batin akan muncul jika kita saling membantu di lingkungan sendiri,” katanya.
Eri juga mengaitkan Kampung Pancasila dengan penguatan aspek sosial budaya dan lingkungan. Salah satunya melalui penghidupan kembali tradisi kerja bakti serta kesadaran memilah sampah di masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan sampah yang lebih baik dapat berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah, yang kemudian bisa dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Aspek sosial budaya dilakukan untuk menciptakan kedekatan tanpa melihat latar belakang agama. Dari sisi lingkungan, kita ajak warga memilah sampah agar anggaran ratusan miliar bisa dialihkan untuk sekolah dan kesehatan gratis,” jelasnya.
Pada bagian akhir arahannya, Eri meminta para pendeta menyisipkan nilai-nilai Kampung Pancasila dalam khotbah keagamaan. Ia mendorong setiap wilayah rukun warga (RW) memiliki figur lintas agama yang berperan sebagai penjaga moral masyarakat.
“Surabaya dibangun dengan gotong royong, bukan karena wali kotanya hebat. Wali kota hanya penyatu. Jika warganya tidak mau berubah, maka perubahan itu tidak akan terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Kampung Pancasila sekaligus Kepala BPBD Kota Surabaya, Irvan Widiyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan integrasi dari berbagai program Pemkot yang kini difokuskan pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menyebut, implementasi program menyasar langsung ke tingkat RW dengan dukungan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pendamping.
“Total ada 1.361 RW di Surabaya yang masing-masing didampingi satu hingga dua ASN. Ketua RW sekaligus menjadi Ketua Satgas Kampung Pancasila di wilayahnya,” ujar Irvan.
Menurut Irvan, konsep Kampung Pancasila sebenarnya berangkat dari praktik sosial yang sudah tumbuh di masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19 pada 2021.
Saat itu, solidaritas warga muncul secara spontan ketika membantu tetangga yang menjalani isolasi mandiri, mulai dari penyediaan makanan hingga kebutuhan sehari-hari tanpa intervensi pemerintah.
“Spontanitas gotong royong itu yang ingin kita lembagakan kembali agar lebih terstruktur dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui program ini, Pemkot Surabaya juga menargetkan penguatan kepedulian sosial warga terhadap berbagai persoalan di lingkungan, seperti stunting, anak putus sekolah, hingga kemiskinan ekstrem.
“Kami ingin tidak ada lagi warga yang acuh terhadap kondisi sekitarnya. Semua harus saling peduli dan bergerak bersama,” pungkas Irvan.
Reporter: Redaksi
