Cakrawalanews.co-Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas memerintahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, di wilayah Papua dan Aceh.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Kamis kemarin, Bahlil menekankan bahwa penambahan kuota Public Service Obligation (PSO) tersebut harus terealisasi dalam kurun waktu satu minggu guna memastikan tidak ada lagi kekurangan cadangan energi di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas keluhan anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, terkait fenomena antrean panjang kendaraan yang terjadi selama bertahun-tahun di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Cheroline mengungkapkan bahwa meskipun sempat ada penambahan kuota dari 10 kiloliter (KL) menjadi 15 KL pada November 2025, kebijakan tersebut hanya bertahan selama dua pekan sebelum kondisi kembali memburuk.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar peningkatan kuota menjadi 15 KL dilakukan secara permanen dan jumlah SPBU yang melayani BBM subsidi ditambah dari dua menjadi tiga unit.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian pelayanan terbaik di bidang energi bagi wilayah strategis seperti Papua dan Aceh merupakan kewajiban negara.
Ia menginstruksikan jajaran BPH Migas untuk bertindak cepat agar distribusi Pertalite seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter dapat menjangkau masyarakat dengan lebih merata dan tanpa hambatan antrean yang berkepanjangan.( aw/ar)
