Cakrawalanews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Upaya ini dilakukan guna menyikapi keterbatasan ruang fiskal serta mengimbangi pesatnya aktivitas industri di wilayah tersebut, terutama di berbagai kawasan industri yang terus berkembang.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menjelaskan bahwa PBG merupakan salah satu sumber pendapatan potensial mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di Gresik.
Dalam dialog publik yang digelar di Jawa Timur pada Kamis (22/1/2026), ia menekankan pentingnya pendekatan smart revenue agar struktur keuangan daerah tidak hanya bertumpu pada pajak konvensional.
Berdasarkan data tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat bahwa sekitar 95,24 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berasal dari sektor pajak daerah yang didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik. Oleh karena itu, perluasan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi stabilitas anggaran daerah.
Guna mencapai target tersebut, Pemkab Gresik telah menyusun berbagai strategi peningkatan PAD melalui identifikasi wajib pajak baru, pembaruan basis data perpajakan, serta peningkatan akurasi penilaian.
Selain itu, pemerintah daerah juga fokus pada percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), penyesuaian tarif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan administrasi dan kelembagaan.
Kegiatan dialog publik yang menjadi wadah aspirasi ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD Kabupaten Gresik dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2026 dan Hari Ulang Tahun ke-80 PWI. Forum ini dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari legislatif, pelaku usaha, hingga akademisi untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi daerah.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa potensi fiskal Gresik sebenarnya sangat besar namun belum sepenuhnya tergarap maksimal meskipun sudah didukung oleh sektor industri pengolahan yang dominan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) demi menjaga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat( ar/wa)
