Probolinggo, cakrawalanews.co – BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat kordinasi dan penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas peran aktif kepedulian terhadap perlindungan pegawai Pemerintah Kota Probolinggo bukan Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan sosial, Kamis (20/12/18) di RM Sumber Hidup.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Probolinggo, Wahono Arifin mengatakan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Rencananya Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun 2019 akan mengikutsertakan sebanyak 160 tenaga kontrak dalam program jaminan hari tua dengan nilai sebesar Rp. 121.000 per orang. Dan, di tahun 2019, rencananya akan ada kenaikan biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 1000,- sampai Rp. 1.500,- per orang,” ujar Wahono.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan, AA Karma Krisnadi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. “Semoga untuk tahun 2019 GTT/PTT bisa disamakan haknya dengan PNS, agar tidak menuntut menjadi PNS, karna haknya sudah dipenuhi, yaitu diikutkan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan hari tua,” ujarnya.
Dia juga berharap agar Wali Kota Probolinggo menurunkan peraturan atau regulasi agar semua pegawai non ASN bekerja dengan rasa yang aman karena sudah dilindungi dengan adanya BPJS ketenagakerjaan. “Semoga dapat kerjasama ini bisa ditingkatkan dan dapat terus bersinergi untuk terus memberi perlindungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini dia juga memperkenal inovasi baru dari BPJS Ketenagakerjaan, yakni beasiswa pendidikan bagi anak anggota yang meninggal dunia sampai jenjang perguruan tinggi. “Beasiswa ini berlaku untuk 2 orang anak korban, dan kami berharap untuk jaminan keselamatan kerja pegawai diserahkan kepada kami, kami siap mensejahterakan dalam perlindungan sosial,” ujarnya.
Wali Kota Probolinggo, Rukmini cukup kaget dengan penghargaan yang didapat dari BPJS. “Tadinya saya pikir audensi kok sampai disini bukan audensi, ternyata saya dapat penghargaan karena peran aktif terhadap perlindungan pegawai THL di pemerintah Kota Probolinggo, monggo untuk non ASN diikutkan BPJS ketenagakerjaan, supaya koordinasi dengan OPD terkait, sehingga non ASN mendapat kesejahteraan yang sama,” ucap Rukmini.
Rukmini berharap, jika ada program CSR dari BPJS Ketenagakerjaan, bisa diberikan kepada Kota Probolinggo sebagai bentuk promosi BPJS Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo. (Mr/Mita)