CakrawalaNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan skema pembiayaan gotong-royong untuk memperkuat bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) yang hasil auditnya dinilai belum memenuhi standar struktur. Skema ini bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana wakaf, dengan melibatkan DPRD dan Kementerian Agama (Kemenag).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, langkah ini ditempuh agar tidak ada pondok yang terabaikan, terutama dalam hal keamanan bangunan bagi para santri.
“Kalau ada penguatan-penguatan, maka kami juga akan membantu. Pembiayaannya bisa melalui APBD, bisa juga dari wakaf. Kita gotong royong dengan berbagai pihak,” ujar Eri usai meninjau Ponpes Hikmatun Najiyah di Jalan Sidosermo III No 16 A dan B, Senin (27/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari program Pemkot Surabaya bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengaudit kekuatan struktur bangunan seluruh Ponpes di Kota Pahlawan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap para santri yang menempati bangunan-bangunan lama.
Menurut Eri, ada sekitar 1.100 Ponpes di Surabaya yang terdaftar di Kemenag dan seluruhnya sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, sebagian besar izin tersebut terbit bertahun-tahun lalu, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi terkini.
“Semua pondok sudah punya IMB, tapi IMB-nya lama. Jadi kami cocokkan, apakah bangunannya masih sesuai atau sudah berubah. Dari situ baru bisa kita tahu perlu diperkuat atau tidak,” jelas Eri.
Tim gabungan dari ITS dan Pemkot saat ini melakukan pengecekan lapangan, terutama pada pondok bertingkat dan rumah lama yang kini difungsikan sebagai tempat mengaji. Jika hasil audit menunjukkan bangunan masih aman, Pemkot akan membantu proses penerbitan IMB baru sesuai kondisi aktual.
Namun bila ditemukan bagian yang kurang kuat, Pemkot akan turun tangan untuk memperkuat struktur bangunan tersebut.
“Kalau dari hasil pengecekan ITS nanti dinilai aman, kami gambarkan ulang strukturnya dan keluarkan IMB baru. Tapi kalau perlu penguatan, kami bantu perkuat,” tegas Eri, yang juga Ketua Alumni ITS Jawa Timur.
Ia menargetkan pengumpulan data seluruh Ponpes rampung pada akhir November 2025. Hingga saat ini, tim gabungan telah memeriksa 15 Ponpes, dan hasilnya sementara dinyatakan aman.
Meski begitu, Eri menegaskan audit ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan santri.
“Kami ingin memastikan tempat mereka belajar dan mengaji benar-benar aman. Ini bagian dari ikhtiar menjaga masa depan mereka,” pungkasnya.
