cakrawalanews.co
DPRD Jatim Indeks

Stabilkan Harga. Komisi B DPRD Jatim : Recofusing Anggaran Terhadap Bahan Pokok Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah

Surabaya. Cakrawalanews.co – Pemerintah diminta segera membuat kebijakan yang kongkrit untuk mengatasi carut marut perdagangan kebutuhan bahan pokok yang terus naik dan langka. Problem pangan ini dianggap mempunyai dampak besar bagi kehidupan di masyarakat Jawa Timur maupun nasional.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moch Alimin mengatakan, sangat prihatin dengan kondisi situasi akhir-akhir ini. Mulai dari tragedi minyak goreng satu harga namun langka dan kini barang tersedia tapi harganya naik dua kali lipat. Begitu juga harga kebutuhan lainnya seperti Daging, Gula, Beras yang mulai beranjak naik. “Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat berdampak di masyarakat bawah, mereka kesulitan cari barang dan kalaupun ada barang harganya sangat mahal, kasihan mereka,” ujar Alimin usai melihat langsung situasi di masyarakat Jawa Timur, Jumat (18/3/2022).

Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera duduk bersama mengatasi dan mencegahnya agar tidak sampai menimbulkan gesekan di bawah. Solusi yang terbaik adalah pemerintah segera membuat desain dan check pasar. Melihat supplay chain pendistribusian seluruh bahan pokok. “Harus dicek betul, bagaimana distribusi yang bagus dan supaya tidak terjadi penimbunan,” cetus Alimin.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mewanti-wanti agar ada langkah cepat sesegera mungkin untuk mengantisipasi stabilitas pangan di masyarakat. Apalagi sekarang ini menjelang puasa lebaran, dimana biasanya harga-harga tiba-tiba naik. Maka, bila perlu pemerintah segera menggunakan kewenangannya dalam politik anggaran. “Segera saja refokusing anggaran nasional atau daerah berupa dana liquid, kepada masyarakat. Bisa berupa bantuan langsung tunai, bansos, atau program padat karya,” usulnya.

Termasuk mendorong realisasi maksimum program yang telah di danai oleh APBN / APBD pada bulan berjalan. “Misalnya memaksimalkan program subsidi pupuk, dana BOS/BOSDA dan dukungan kredit lunak, artinya pemerintah harus benar-benar hadir di masyarakat,” terangnya.

Berita Lainnya :  Korem 071/Wijayakusuma Lakukan Rakornis Guna Sinkronisasi Data Covid-19

Alimin berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden segera menentukan kebijakan nasional yang tegas dan solutif untuk menyiapkan stock barang secara cukup di tingkat nasional. Dengan adanya kepastian barang serta distribusi, maka masyarakat di daerah tidak sampai timbul masalah-masalah baru. “Supaya kita yang di bawah ini tidak kesulitan lagi,” pungkas anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Blitar-Tulungagung ini. (Caa)