Gresik, cakrawalanews.co – Kalangan DPRD Kabupaten Gresik menilai pemutasian pejabat di eselon IV, III, dan II yang dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto cukup langka.
Sebab, reposisi pejabat itu dilakukan di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 masih berlangsung dan belum tuntas.
“Bagi DPRD, mutasi pejabat di Pemkab Gresik ini menarik. Ini langka karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Apalagi disaat sedang ada pembahasan RAPBD,” kata, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib, Rabu (15/11).
Ia menambahkan, perlu di ingat bahwa mutasi pejabat kali ini tidak akan mengurangi tanggung jawab para pejabat yang baru dilantik, khususnya para pejabat eselon III dan II yang memangku jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
” Karena, program apa saja yang telah disodorkan oleh pejabat lama dalam RAPBD 2018 menjadi tanggung jawab pejabat yang baru,” ujar politikus senior PPP ini.
DPRD, lanjutnya, tidak ingin mendengar alibi atau alasan dari pejabat baru tidak mau bertanggungjawab terhadap program atau kegiatan di RAPBD 2018 karena merasa tidak ikut membuat kebijakan sejak awal.
” Makanya, jauh hari kami ingatkan,” tegasnya.
Di tambahkan Qolib, sesuai nota keuangan RAPBD 2018 yang dibacakan oleh Bupati Sambari pada paripurna, bahwa kekuatan APBD Gresik 2018 direncanakan sebesar Rp 2.877.270.963.500 (2,8 triliun).
“Kami menaruh harapan besar bagi Kepala OPD baik baru dilantik atau lama agar bisa merealisasikan program-programnya dan semoga ada perbaikan kinerja dengan dimutasinya beberapa pejabat eselon II khususnya,” tutupnya. (eno/cn08)