Surabaya, cakrawalanews.co – Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga alih daya alias tenaga outsourcing daripada merekrut PNS.
“Kami menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsourcing (alih daya) dibandingkan rekrutmen CPNS,” kata Adi Sutarwiyono sebagaimana dilansir Antar, Minggu (17/9/2017).
Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran untuk tenaga alih daya yang merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.
Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya itu meminta Pemkot mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) seperti halnya yang telah dilakukan di daerah-daerah lain.
“Giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ditetapkan anggaran untuk CPNS,” ujarnya.
Ia mengatakan komisi A setiap tahun mendapatkan update laporan soal PNS yang memasuki masa pensiun dengan jumlah ribuan terutama tenaga guru. “Jumlah persisnya saya lupa. Mestinya data itu terus update,” ujar dia.
Akhir 2016, lanjut dia, saat pembahasan APBD 2017, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya telah melaporkan ke Komisi A tentang ribuan pejabat dan staf PNS yang sudah masuk purna tugas alias pensiun, terutama tenaga guru.
Sebelumnya Pemkot Surabaya tidak berani buka CPNS, meski diperlukan. Hal itu dikarenakan ada moratorium dari pemerintah pusat. “Sekarang, kran itu dibuka lagi, kenapa tidak dimanfaatkan?,” katanya.
Mestinya, lanjut dia, keberlanjutan kepegawaian itu menjadi pertimbangan untuk membuka kembali formasi CPNS di Pemkot Surabaya, agar regenerasi tetap berjalan.
Ia meyakini jika hasil penjaringan CPNS di era sekarang, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin baru di Pemkot Surabaya. (C01)