Cakrawalanews.co, Surabaya – Masyarakat nelayan di kawasan Kejawan Lor, Kecamatan Bulak mengeluhkan pendangkalan jalur perahu untuk melaut.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat nelayan saat mengikuti jaring aspirasi yang digelar Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, Senin (09/10/2023) masa Reses DPRD Surabaya di tahun sidang kelima, masa persidangan kesatu tahun anggaran 2023.
Keluhan tersebut disampaikan mereka karena berkaitan dengan persoalan mata pencaharian mereka yang terganggu menumpukkan sediman yang mengakibatkan pendangkalan di jalur menuju laut sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk melaut.
Fathur, salah satu nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Kecamatan Bulak mengatakan, sudah 8 tahun para nelayan Kejawan Lor dan sekitarnya, tidak bisa menjalankan aktifitas dengan normal.
“Dalam sebulan kita tidak pergi melaut selama dua minggu, ketika tidak ada air pasang yang besar. Karena perahu tidak bisa bergerak, akibat terjebak lumpur. Ketinggian lumpur sudah sekitar 1 meter,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Fathur, ketinggian lumpur bertambah kalau dibandingkan 8 tahun lalu, yang baru sekitar setengah meter. Bertambahnya sendimen lumpur juga mulai terjadi di kawasan nelayan Bulak Cupat.
“Kalau tidak melaut, nelayan disini cari kerja sampingan. Seperti jadi kuli batu atau kuli bangunan. Ya untuk menutupi kebutuhan hidup. Karena selama ini penghasilan kami sebagai nelayan minus mas,” imbuh Fathur.
Karenanya Fathur berharap Pemkot Surabaya melakukan pengerukan dengan membuat hilir, sebagai sarana lalu-lintas perahu nelayan.
“Kira-kira hilir tersebut sejauh 400 meter sampai ke pulau pasir. Dengan begitu ada air masuk sampai ke pinggir pantai. Sehingga kami nelayan bisa setiap saat melaut. Tidak seperti sekarang yang menunggu air pasang besar,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan bahwa aspirasi masyarakat nelayan ini akan ditindak lanjuti.
“Lewat komunikasi secara intensif dengan dinas terkait pemkot Surabaya.Khususnya dengan DKPP kota Surabaya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) yang menjadi mitra kerja Komisi B,” ujarnya.
Anas menegaskan akan berupaya penuh agar pihak eksekutif nanti memberikan atensi, terkait persoalan yang dihadapi nelayan di pesisir timur Surabaya. Mulai dengan penyediaan sarana dan prasarana hingga
“Ini berkaitan dengan mata pencaharian harus ada upaya maksimal agar, tingkat perekonomian mereka lebih baik,” ujarnya.