Surabaya, Cakrawalanews.co – DPRD Jatim meminta agar pemerintah memperbaiki infrastruktur dan regulasi untuk petani garam. Pasalnya, saat ini produksi garam menurun dari 174 ton/tahun menjadi 132 ton/tahun yang banyak diakibatkan minimnya jumlah petani garam dan akibat curah hujan yang tinggi.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Badrut Tamam menegaskan selama ini petani garam menggunakan secara tradisional dalam pembuatan garam. Intinya mereka tergantung pada iklim. Meskipun di satu sisi Indonesia memiliki lautan yang luas dari pada Cina, India, dan Australia sebagai negara tujuan impor Indonesia selama ini.
“Yang terpenting pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik dimana pembuatan garam dilakukan dengan menggunakan teknologi modern sehingga tidak tergantung pada matahari termasuk regulasi soal harga garam yang selama ini amat murah sehingga tidak menjamin kehidupan petani garam,” tegas politisi asal PKB, Senin (24/7/2017).
Ia berharap agar pemerintah membuat terobosan terkait kelangkaan garam di pasaran. Terkait impor, pihaknya tidak ada masalah sepanjang stok dalam negeri minim dibanding dengan kebutuhan.
“Tapi dipastikan impor dibatasi dan Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri sehingga dapat mengekspor yang dilakukan saat sebelum kemerdekaan,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku stok garam secara nasional mengalami kekurangan akibat iklim. “Sesuai hukum yang ada, ketika ada kekurangan maka perlu impor. Tapi kalau berlebih maka dilakukan ekspor,” jelas Soekarwo. (idi)