Surabaya. cakrawalanews.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang memproses pembelian Jet Bus Mewah melalui sistem pengadaan barang secara elektronik (lpse). Nilainya tidak murah, sesuai pagu yang di alokasikan berjumlah Rp 4,8 miliar lebih atau setara untuk membeli 5 unit mobil Ambulans.
Diduga kuat, Jet Bus Mewah tersebut nantinya akan digunakan untuk keliling atau kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur. Sehingga wajar jika kendaraan bermotor ini harganya sangat mahal. Mengingat fasilitas dalam bus ini juga cukup lengkap. Seperti toilet Lux, Lemari Es, TV LED, Sound dan Karaoke System serta tempat duduk yang luxury.
Jet Bus Mewah Gubernur ini juga didukung dengan kapasitas DOuble Axle, mesin Diesel diatas 6000cc Cylinder segaris, Turbo Charger dan Intercooler Euro 3. Diperkirakan merk dari Bus ini adalah kendaraan keluarga Eropa yakni Mercedez Benz.
Belanja tersebut masuk dalam pos anggaran Biro Umum Setdaprov Jatim. Padahal semua orang tahu saat ini kondisi Covid di Jawa Timur masih cukup tinggi. Lonjakan kasus Covid-19 di Jatim banyak masyarakat yang kebinggungan mencari mobil ambulance karena fasilitas kesehatan yang terbatas. Belum lagi pemberlakuan PPKM Darurat yang berlangsung sebulan dengan berbagai pembatasan aktivitas sehingga membuat ekonomi masyarakat turun drastis.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Sholahudin berpendapat bahwa di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, sudah seharusnya semua pihak terutama para pejabat memberikan contoh yang baik dan jangan menari di atas penderitaan rakyat yang lagi serba susah.
Menurut Sholahudin pengadaan bus “mewah” seperti itu timingnya tidak tepat di saat pandemi Covid-19 yang masih meledak, dan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lagi serba susah. “Alangkah lebih baiknya uang tersebut digunakan ke hal-hal yang lebih urgent,” ungkap Umar.
Disisi lain, kunjungan kerja yang harus menggunakan Bus belum tentu bermanfaat. Karena protokol kesehatan tidak memperbolehkan untuk berkerumun. “Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kegiatan sosial masyarakat terdampak terutama pada pekerja informal, PKL buruh, dan kelompok sosial rentan lainnya. Mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan keuangan untuk sekedar menyambung hidup,” tegas Sholahudin. (Had)