Surabaya, cakrawalanews.co – Gubernur Jatim, Soekarwo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut melibatkan peran masyarakat dalam pelayanan publik.
Langkah ini perlu dilakukan karena tuntutan dan kebutuhan layanan yang makin beragam dan meningkat, sehingga pemerintah perlu memberdayakan pihak swasta maupun masyarakat.
“Sesuai amanat UU No. 23 tahun 2104 tentang Pemerintah Daerah, maka ASN harus mampu mewujudkan layanan publik yang bersifat partisipatoris,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Pelantikan Kepala Kantor Regional/Kanreg II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/01).
Menurutnya, partisipasi masyarakat tersebut harus difasilitasi melalui forum-forum diskusi, atau membangun ruang publik.
Sebuah ruang publik harus dibangun dan didesain dengan baik, sehingga semua warga bisa mengakses dengan mudah.
“Ruang publik ini bisa digunakan sebagai ajang komunikasi bersama masyarakat secara langsung, dengan demikian mereka ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan, tentunya dengan berprinsip musyawarah mufakat,” terangnya.
Selain itu, seorang ASN juga dituntut untuk sadar dan paham atas fungsinya dalam menjalankan dan mengelola kebijakan.
Fungsi ini penting sebab saat ini masih ada ketakutan di sisi birokrasi akan adanya rotasi imbas kebijakan politik.
“Jangan sampai terjadi ada rotasi birokrasi imbas dari produk politik,” tegasnya.
Pakde Karwo menambahkan, sebagai abdi negara ASN harus ikut andil menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karenanya budaya yang dibangun adalah musyawarah mufakat, bukan mengedepankan budaya tanding. Oleh sebab itu ASN diharapkan mamu menjadi agent of change di tengah masyarakat.
“Kita saat ini butuh SDM handal, baik di sisi pemahaman ekonomi global maupun dalam penggunaan IT di era digital seperti sekarang ini,” urainya.
Terkait pergantian pejabat BKN Kanreg II yang baru, diharapkan mampu mengatasi hambatan dan membangun birokrasi yang berkualitas.
Sehingga dapat ikut mempercepat terwujudnya Program Pemerintah yang telah dicanangkan yaitu Reformasi Birokrasi yang tujuan utamanya menghasilkan pelayanan publik secara responsif, netral, dan profesional.
“Setiap persoalan kepegawaian di dalam birokrasi harus dilakukan identifikasi dan inventarisasi agar bisa digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pelayanan yang diberikan Kanreg II BKN Surabaya di bawah kepemimpinan pejabat lama melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) cukup berhasil.
Hal ini terbukti aplikasi tersebut mampu menjembatani BKN dan BKD Prov. Jatim sesuai tugas dan fungsinya.
“Saya mengucapkan terimakasih atas kinerja Kepala Kanreg II BKN yang lama, karena pada saat kepemimpinannya Pemprov Jatim mampu menyelenggarakan Computer Asissted Test (CAT) untuk pertama kalinya”, pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.SIS mengatakan, tujuan rotasi tersebut untuk memberikan perubahan baru dalam memberikan layanan kepegawaian yang lebih efisien dan efektif melalui pemikiran, inovasi, dan terobosan yang baru untuk memangkas prosedur birokrasi dalam mewujudkan layanan prima pada semua jenis layanan kepegawaian.
“BKN akan terus berbenah dengan menerapkan proses digitaliasi lebih cepat, dengan demikian diharapkan ASN era baru akan segera terwujud,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Jatim Drs. Benny Sampirwanto, M.Si. menjelaskan, Kepala Kanreg II BKN Surabaya dijabat oleh Tauchid Djatmiko, SH, M.Si, yang sebelumnya menjabat Kepala Kenreg V BKN DKI Jakarta. Sedangkan Kepala Kanreg II BKN Surabaya yang lama Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH, M.Si kini menjabat Kepala Kanreg X Denpasar.(hms/cn01)