Surabaya, cakrawalanews.co – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/12/2019) di Jakarta.
Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam laporannya menjelaskan, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.
Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Menurut Tjahjo Kumolo, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Wapres Maruf Amin mengatakan penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan melayani.
“Dengan predikat unit kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM, artinya unit kerja saudara menjadi icon perubahan birokrasi, sehingga gerak langkah yang saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholder lain,” kata Wapres kepada para penerima penghargaan.
Menurut Wapres, pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM sejalan dengan lima program kerja pemerintah, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyerdehanaan segala bentuk regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi” tegas Ma’ruf Amin.
Wapres juga berpesan agar institusi pemerintahan yang mendapat penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
“Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya. (dna)