Surabaya, cakrawalanews.co – Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Pemkot) Surabaya, M Fikser, mengkritik sikap anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian.
Kritik Fikser tersebut dilatarbelakangi sikap alfian yang disebutnya sangat arogan, saat rapat pembahasan RAPBD 2020 diruang komisi B, Senin (04/11) lalu.
“Saya sempat kaget, saat Alfian membuang draff itu sampai jatuh kelantai, saya juga bingung, karena diawal pak Alfian bertanya soal anggaran kegiatan, lalu saya jawab nanti akan dijelaskan staf saya. Tapi tiba-tiba draft dibuang kelantai”, jelasnya kepada wartawan yang menuinya dikantor bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (05/11) malam.
Saat itu, lanjut Fikser, dirinya sempat bersitegang dengan anggota komisi B dari fraksi Solideritas Indonesia.
“Pak Alfian berdiri sambil membuang draft. Ya saya berdiri juga dan bilang, kamu yang ambil atau saya yang naik meja,” tandasnya.
Tak lama kemudian rapat langsung ditutup oleh Ketua Komisi B dan meminta semua kamera tak merekam kejadian itu.
“Bu Lut(Luthfiyah,red) langsung ketok palu dan menutup. Terus Alfian keluar pamit ke kamar kecil. Saya temui lagi diluar ruangan, tapi tak ada kata permintaan maaf,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah membenarkan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa kejadian itu tanpa sepengetahuannya , sebab waktu kejadian pembuangan draff RAPBD, dirinya sedang berbincang – bincang dengan salah satu anggotanya.
“Memang benar ada kejadian itu ( pembuangan Draff RAPBD – Red), tapi saya tidak tahu persis kejadian itu, saat itu saya lagi berbicara dengan salah satu anggota Komisi B,” papar Luthfiyah saat dihubungi melalui selulernya, Selasa ( 05/ 11).
Masih Luthfiyah, tapi semuanya sudah selesai , atas nama Ketua Komisi B, kami sudah minta maaf, namun permintaan maaf ini bukan untuk mewakili Alfian, karena setiap ada hearing kata – kata maaf selalu kami lakukan menjelang rapat dengar pendapat berakhir.
Sementara itu, Anggota Komisi B Alfian Limardi, mengatakan bahwa persoalan dalam pembahasan RAPBD tersebut sudah selesai.
Ia menjelaskan bahwa di RKA ada angka yang loncat sehingga otomatis dipertanyakan.
“Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar dong saya tanyakan selaku dewan, ini ‘kan uang rakyat. Akan tetapi, suda dijelaskan dan clear. Untuk berikutnya, kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas,” katanya seperti dikutip dari kantor berita antara.(hdi/cn02)