Rapat koordinasi bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Probolinggo.
Probolinggo, cakrawalapost.com -WaliKota Probolinggo Rukmini memberikan perhatian khusus dalam program penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya. Menurutnya, penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya persoalan Dinas Kesehatan tetapi membutuhkan dukungan serta kerjasama lintas sektor.
Rukmini pun memimpin langsung rapat koordinasi bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Probolinggo yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Sabha Bina Pradja, Kantor WaliKota Probolinggo.
Dalam rapat dibahas tentang peran serta lintas sektor dalam penanganan dan pengendalian HIV/AIDS yang tergabung dalam tim KPA. Upaya penanggulangan masih terpencar-pencar, terbatas dan tak terkoordinasi tidak akan mampu mengendalikan epidemi HIV/AIDS di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo.
Penyakit ini adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Kota Probolinggo. Epidemi HIV/AIDS menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan selalu ditemukan penderita baru setiap tahunnya. Dari data Dinkes setempat, jumlah kasus HIV/ADIS dari tahun 2012 sampai Juli 2018 mencapai angka 272 kasus (di tahun 2018 ada dua penderita meninggal dunia).
Kepala Dinkes drg Ninik Ira Wibawati menjelaskan, tahun 2018 KPA punya kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan pemulasaran jenazah bagi penghulu/mudin; forum group discussion dengan tokoh masyarakat dan media; pembentukan forum peduli AIDS; penguatan forum peduli AIDS; pembuatan media promosi penanggulangan HIV/AIDS; rakor tim KPA; rakor sekretariat tetap; rakor pelaksanaan harian sektap, RSUD, Dinkes dan MK (manager kasus); sosialisasi HIV/AIDS tingkat kecamatan dan monev fasilitas pelayanan kesehatan/klinik VCT puskesmas.
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pelatihan life skill bagi ODHA (Orang dengan HIV/ADIS) dan gathering ODHA. Di bulan Oktober nanti ada peringatan hari AIDS se-dunia, capacity building tim KPA. Sedangkan di bulan November ada pelatihan CST bagi tenaga kesehatan,” ujar drg Ninik.
Ninik membeberkan, belum semua OPD menyerahkan laporan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan. Dari 21 OPD, hanya 15 OPD sudah melaporkan, sedang 6 OPD belum membuat laporan. Tetapi, dari 6 OPD tersebut beberapa di antaranya sudah melaksanakan kegiatannya, hanya saja secara tertulis belum diserahkan ke Dinkes.
Diketahui, OPD yang masuk dalam tim KPA antara lain Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kesra, TP PKK, Satpol PP, puskesmas, Bappeda Litbang, Polres Probolinggo Kota, Diskominfo, RSUD dr Mohamad Saleh, Disbudpar, MUI dan Kemenag.
Dalam merealisasikannya, OPD pun kerap mengalami permasalahan penanganan ODHA. Seperti Dinkes dan RSUD, permasalahan pelayanan konseling bagi ODHA belum maksimal sehingga ODHA kurang mengerti bahwa pengobatan HIV/AIDS membutuhkan waktu yang sangat atau jangka panjang.
Selain itu pelayanan pengambilan obat juga sangat lama ditambah pendampingan penderita dan keluarga ODHA oleh puskesmas tidak berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga puskesmas.
Sedangkan Dinas Sosial, mengaku tidak semua ODHA mau menerima bantuan nutrisi yang diberikan oleh Dinsos karena merasa malu atau ODHA sudah meninggal dunia. Dukungan keterampilan/pelatihan yang diberikan bagi ODHA belum didukung dengan manajemen usaha (modal usaha).
Sejumlah OPD pun juga mengalami permasalahan yang berbeda. Yang menjadi poin penting lainnya adalah alur pembuatan SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi ODHA. Kesepakatan alur pembuatan SKTM bagi ODHA perlu diatur. Penderita HIV/AIDS yang tidak mempunyai BPJS harus mengurus SKTM dari kelurahan yang melalui RT/RW, yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu hari.
“Untuk permasalahan di Dinas Kesehatan, solusi yang kami lakukan dalam konseling pada ODHA di puskesmas dan RSUD dilakukan secara tim akan memaksimalkan SDM yang sudah dilatih konseling secara maksimal,” terang kepala Dinkes.(Mj)