Anggaran Minim, FPDIP Pertanyakan Komitmen Pemprov Terhadap Perempuan dan Anak di Jatim

oleh -140 Dilihat

Surabaya. Cakrawalanews.co – Sri Untari meminta kepada pemprov Jatim agar menambah untuk anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan di APBD 2023. Mengingat saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur terkait perlindungan Perempuan dan anak.

Sri Untari yang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mempertanyakan kepedulian Pemprov Jatim pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pasalnya dari alokasi yang dianggarakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan di RAPBD Jatim 2023 cukup kecil hanya 27 Miliar.

“Kita cukup kaget. Disaat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di jatim masih tinggi justru dinas yang berkaitan dengan¬† persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?,” ujar Sri Untari dalam keterangan setelah mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim penyampaian nota keuangan RAPBD Jatim 2023 yang dibacakan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/09/22).

Menurut, Untari dengan kondisi semacam ini, bagaimana pemprov bisa melakukan upaya upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Jatim.

“Kalau anggarannya minim, bagaimana akan maksimal didalam melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi,” ungkapnya.

Untuk itu lanjut wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim dirinya akan meminta penjelasan kepada tim anggaran Pemprov Jatim untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.

“Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemprop Jatim,” jelasnya.

Selain persoalan minimnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kependudukan pihaknya lanjut Untari, juga akan meminta penjelasan beberapa dinas yang juga memiliki hubungan dengan persoalan perempuan dan anak.

Seperti dinas Kesehatan lanjutnya bagaimana terkait anggaran yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak untuk mengurangi angka stunting di Jatim yang juga masih tinggi.

“Juga didinas tenaga kerja, bagaimana anggaran untuk BLK- BLK terkait pelatihan kepada perempuan untuk mandiri, Dinas UKM dan Koperasi, bagaimana pemberadayaan ekonomi untuk perempuan dengan usaha usaha yang dilakukannya. Serta Dinas-Dinas lainnya,” jelasnya.

Untari yang juga politis asli Malang ini menambahkan perlu juga diketahui agar bisa lebih maksimal lagi dalam perlindungan perempuam dan anak di Jatim. “Kita akan tanya detail ke Bapedda berapa total anggaran yang tertuju untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Jatim,” pungkasnya