Surabaya, CakrawalaNews.co | Memasuki hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, memberikan atensi besar terhadap pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut. Ia menegaskan bahwa paradigma MPLS masa kini harus sepenuhnya berubah dari kesan menakutkan menjadi ruang yang edukatif, aman, dan menyenangkan.
“Kalau dulu MPLS terkenalnya masa perpeloncoan, di mana senior ngerjain junior, disuruh bawa barang yang aneh-aneh dan disalah-salahin. Saat ini, hal itu sama sekali tidak boleh terjadi lagi,” tegas dr. Zuhrotul saat ditemui menjelang pelaksanaan MPLS.
Legislator asal Fraksi PAN ini mendorong seluruh kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di Surabaya untuk melakukan pengawasan secara berkala. Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim sekolah yang sehat sejak hari pertama.
“Jangan sampai anak-anak kita mengalami perpeloncoan, bullying (pembulian), kekerasan fisik, hingga pungutan liar (pungli). Semua kegiatan harus bersifat edukatif dan sesuai regulasi atau pedoman yang sudah diatur,” imbuhnya.
Menanggapi banyaknya siswa baru yang masuk dari berbagai jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari jalur afirmasi, prestasi, hingga zonasi dr. Zuhrotul meminta pihak sekolah tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siswa. Bagi DPRD Surabaya, kesetaraan hak mendapatkan pendidikan adalah hal mutlak.
“Saat pembagian kelas, kami berharap tidak ada pengelompokan berdasarkan jalur masuk PPDB. Begitu anak sudah masuk sekolah, sistemnya harus ditutup (disamakan). Guru tidak perlu fokus pada bagaimana anak itu masuk, melainkan fokus pada minat, bakat, dan karakter mereka,” jelas dr. Zuhro.
Menurutnya, mengenali apakah seorang anak bertipe extrovert, introvert, atau memiliki gaya belajar visual dan auditori jauh lebih penting untuk menghasilkan output belajar yang optimal.
“Tugas guru bukan sekadar transfer knowledge (mentransfer ilmu), melainkan membentuk karakter anak. Jadi, tidak boleh ada diskriminasi, semua harus mendapatkan pemerataan pelayanan pendidikan,” cetusnya.
Lebih lanjut, Politisi PAN ini juga menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai mitra strategis sekolah dalam menyukseskan pendidikan anak.
Ia mengimbau para orang tua untuk aktif mengawasi proses MPLS namun tetap mengedepankan komunikasi yang sehat.
Ia menyarankan pihak sekolah membentuk posko pengaduan internal selama masa MPLS.
Keberadaan posko ini dinilai penting sebagai kanal resmi agar setiap dinamika atau kesalahpahaman antara siswa dan pihak sekolah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Orang tua boleh mengawasi. Tapi kalau ada masalah atau ketidaknyamanan, jangan langsung di-viral-kan ke media sosial atau langsung panggil wartawan. Apalagi sekarang trennya orang tua dikit-dikit lapor polisi. Ini harus dicegah sejak dini agar guru-guru kita tidak ketakutan dalam mendidik,” tutur dr. Zuhro.
Ia mengingatkan bahwa persepsi setiap anak berbeda bisa jadi bagi satu anak sebuah tindakan dianggap candaan (guyon), namun bagi anak lain dianggap serius. Di sinilah fungsi posko pengaduan dan komunikasi dua arah diperlukan agar ada klarifikasi yang berimbang dari kedua belah pihak.
“Harus ada sinergi dan silaturahmi yang kuat antara orang tua dengan warga sekolah. Mari bersama-sama bekerja sama membantu anak-anak kita agar tumbuh menjadi generasi bangsa yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan berbakti,” pungkasnya.
