Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan untuk tahun anggaran 2026.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026 ini berpusat di Aula Rempeg Jogopati dan diikuti secara daring oleh perwakilan dari 25 kecamatan di seluruh Kabupaten Banyuwangi.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ipuk menegaskan terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fondasi utama pada tahun 2027 mendatang.
Dari jajaran prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga pilar ini dinilai sebagai instrumen vital yang paling berdampak dalam mengakselerasi kemajuan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan kondisi fiskal daerah yang diprediksi mengalami penurunan akibat berkurangnya Dana Transfer Daerah dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi melakukan penyesuaian pola pengusulan program pembangunan agar tetap efektif dan efisien. Fokus pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diprioritaskan untuk pembenahan infrastruktur mendasar seperti pembangunan jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya.
Sementara itu, untuk program-program yang bersifat non-infrastruktur, pemerintah daerah akan mengalihkan skema pengusulannya kepada pemerintah pusat.
Hal ini dilakukan seiring dengan adanya peralihan sejumlah kewenangan program daerah yang kini berada di bawah kendali pusat. Melalui perencanaan yang adaptif dan sinergi lintas level pemerintahan ini, Bupati Ipuk optimistis pembangunan di Banyuwangi akan tetap berjalan progresif tanpa mengganggu stabilitas kesehatan fiskal daerah.( wa/ar)
