Cakrawalanews.co- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk segera membangun hunian tetap bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Saat meninjau lokasi pengungsian di Gereja HKBP Sibalanga, Tapanuli Utara, pada Senin, 22 Desember 2025, Wapres menyatakan bahwa rumah-rumah yang rusak akan dibangun kembali dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana lokasinya dipastikan tetap berada dalam satu kecamatan yang sama dengan tempat tinggal asal warga.
Selain fokus pada hunian, pemerintah pusat juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat terjangan banjir bandang serta tanah longsor.
Berdasarkan data yang ada, kerusakan di wilayah Tapanuli Utara cukup masif, mencakup puluhan ruas jalan dan jembatan, ratusan rumah, serta berbagai fasilitas pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP.
Wapres menegaskan bahwa selain infrastruktur fisik, pemulihan lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi agenda utama agar roda ekonomi masyarakat dapat kembali berputar.
Dalam aspek kemanusiaan, Gibran menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Ia menekankan bahwa pasokan logistik, layanan kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan bagi kelompok ini tidak boleh mengalami kekurangan. Hal ini krusial untuk menjaga kondisi fisik para pengungsi selama masa pemulihan berlangsung.
Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius TP Hutabarat melaporkan bahwa tantangan utama saat ini adalah akses jalan desa menuju kecamatan yang masih terputus di tujuh desa.
Meskipun jalur nasional sudah terkoneksi, hambatan di jalan lokal membuat warga harus memutar sangat jauh melalui Tapanuli Tengah, yang secara langsung melumpuhkan distribusi hasil tani seperti durian yang saat ini sedang musim.
Pemerintah daerah berharap percepatan perbaikan akses ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat guna menyelamatkan sektor ekonomi warga. ( wa/an)
