Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih perlu mempertimbangkan eksistensi program lain seperti BUMDes yang selama ini juga didorong untuk menggerakkan ekonomi desa.
“BUMDes masih merupakan program yang relatif baru dan membutuhkan banyak perbaikan, pendampingan, pembinaan, dan pengembangan. Program ini juga berbasis pemberdayaan masyarakat dengan potensi ekonomi lokal. Jadi, jika Kopdes Merah Putih dibentuk tanpa kajian mendalam, ada potensi tumpang tindih program yang justru membebani pemerintah desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wiwin mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kemungkinan tumpang tindih anggaran. Ia juga menyoroti bahwa kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa (PADes) masih hanya sekitar 2-4%, menandakan tingginya ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
